Rodrigo Duterte jalani sidang Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC secara virtual pada tanggal 14 Maret 2025. Sidang ini merupakan langkah awal dalam proses hukum terkait tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama kampanye “perang melawan narkoba” di Filipina. Peristiwa ini menjadi perhatian global, mengingat Duterte pernah berulang kali menolak yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) selama masa jabatannya sebagai Presiden Filipina.
Kronologi Penangkapan dan Sidang Virtual
Pada 13 Maret 2025, mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, ditangkap di Manila atas perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Penangkapan ini terkait dengan tuduhan pembunuhan dalam kampanye anti-narkoba yang kontroversial. Setelah penangkapan, Duterte diterbangkan ke Den Haag, Belanda, untuk menghadapi proses hukum di ICC.
Sidang perdana dilaksanakan secara virtual karena Duterte baru saja menyelesaikan perjalanan panjang dan kondisi kesehatannya dipertimbangkan. Dalam sidang tersebut, hakim menetapkan tanggal 23 September sebagai jadwal sidang pra-peradilan untuk menentukan apakah bukti yang diajukan cukup kuat untuk melanjutkan ke tahap persidangan.
Tuduhan dan Tanggapan Pihak Terkait
Duterte didakwa atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kebijakan “perang melawan narkoba” yang mengizinkan tindakan keras terhadap tersangka pengedar narkoba tanpa proses peradilan yang jelas. Kebijakan ini telah menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia.
Pengacara Duterte, Salvador Medialdea, mengklaim bahwa penangkapan tersebut merupakan tindakan “penculikan” dan bermotif politik. Ia juga menyoroti bahwa Duterte dibawa ke Belanda tanpa proses hukum yang semestinya.
Sementara itu, keluarga korban yang terdampak oleh kebijakan “perang melawan narkoba” menyambut baik langkah ICC ini sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan atas kehilangan yang mereka alami.
Reaksi Pemerintah dan Masyarakat Filipina
Penangkapan Duterte memicu berbagai reaksi di Filipina. Putrinya, yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, melakukan perjalanan ke Belanda untuk memberikan dukungan kepada ayahnya. Ia mengutuk penangkapan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak adil.
Di sisi lain, kelompok hak asasi manusia memuji langkah ICC sebagai langkah penting dalam menegakkan akuntabilitas atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa pemerintahan Duterte.
Proses Hukum Selanjutnya
Sidang pra-peradilan dijadwalkan pada 23 September 2025 untuk menilai kelayakan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut. Jika bukti dianggap cukup, Duterte akan menghadapi persidangan penuh di ICC. Jika terbukti bersalah, ia dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
