Publik baru-baru ini dikejutkan oleh terungkapnya kasus korupsi Pertamina terkait Pertamax dioplos Pertalite. Adanya dugaan Pertamax di campur Pertalite.
Modus Operandi: Bagaimana Pertamax Bisa Dioplos?
Beberapa oknum di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bekerja sama untuk melakukan pencampuran ini. Mereka menggunakan beberapa metode, seperti:
- Manipulasi tangki penyimpanan: Mereka menambahkan Pertalite ke dalam tangki yang seharusnya berisi Pertamax.
- Penyesuaian sistem dispenser: Oknum mengatur mesin pengisi agar tetap menampilkan harga Pertamax meskipun bahan bakarnya sudah tercampur.
Dampak bagi Masyarakat dan Negara
Pertamax dioplos dengan Pertalite menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat dan negara:
- Kerugian Finansial Konsumen: Masyarakat yang membayar harga Pertamax mendapatkan bahan bakar yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- Kerugian Negara: Dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp193,7 triliun dan memperburuk citra Pertamina
- Kerusakan Mesin Kendaraan: Mesin kendaraan dapat cepat rusak akibat penggunaan bahan bakar dengan oktan yang lebih rendah.
Respons Pertamina dan Pemerintah
Pertamina menegaskan bahwa mereka tidak terlibat langsung dalam pencampuran bahan bakar tersebut. Mereka berjanji akan meningkatkan pengawasan di seluruh SPBU dan bekerja sama dengan pihak berwajib untuk mengusut tuntas kasus ini. Pemerintah juga berencana memperketat regulasi terkait distribusi bahan bakar.
Apa yang Harus Dilakukan Masyarakat?
Agar terhindar dari dampak buruk pencampuran Pertamax dengan Pertalite, masyarakat disarankan untuk:
- Memilih SPBU Terpercaya: Belilah bahan bakar di SPBU yang memiliki reputasi baik dan terjamin kualitasnya.
- Melapor Jika Menemukan Kejanggalan: Jika ada perbedaan kualitas bahan bakar, segera laporkan ke pihak berwenang.
- Edukasi Diri: Pahami cara membedakan kualitas bahan bakar agar tidak merugikan kendaraan.
Kesimpulan
Kasus korupsi pencampuran Pertamax dengan Pertalite merugikan negara dan masyarakat, serta merusak kepercayaan publik terhadap distribusi energi nasional. Pengawasan ketat dan keterlibatan publik sangat diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
